Main Article Content

Abstract

Data yang diperoleh melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan hal ini didasari oleh proses pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sangat bergantung pada ketersediaan data. Selain itu, perkembagan teknologi 4.0 yang saat ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi sektor kehutanan untuk mengembangkan Kehutanan 4.0 yang dapat dirintis melalui penerapan TIK. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4.0 di masa mendatang. Hasil kajian menunjukan bahwa kondisi faktor pendukung penerapan TIK seperti infrastruktur, sumber daya manusia, standar/pedoman, alokasi anggaran, dan unit/tim khusus masih perlu ditingkatkan terutama pada institusi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Kerja sama dengan pihak nonpengelola hutan yang berintegritas juga perlu dijalin untuk membantu meningkatkan penerapan TIK pada tingkat tapak. Sistem yang dibangun saat ini sudah menghubungkan walidata spasial dan unit kliring di lingkup KLHK. Namun demikian, sistem ini belum terhubung sampai tingkat tapak, terutama KPH karena belum ada regulasi yang mengatur integrasi data dari pusat, daerah, sampai tingkat tapak. Terkait dengan kebutuhan menuju Kehutanan 4.0, saat ini perlu diprioritaskan penyusunan kerangka regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah awal menuju Kehutanan 4.0.

Keywords

pengelolaan hutan, teknologi informasi dan komunikasi, KPH, kehutanan 4.0

Article Details

How to Cite
Mutaqin, D. J., Adriansyah, M. N., & Rahayu, N. H. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Bidang Kehutanan Menuju Kehutanan 4.0. Bappenas Working Papers, 4(2), 218-238. https://doi.org/10.47266/bwp.v4i2.99

References

  1. Abubahia, A., & Cocea, M. (2017). Advancements in GIS map copyright protection schemes—A critical review. Multimedia Tools and Applications, 76(10), 12205–12231. https://doi.org/10.1007/s11042-016-3441-z
  2. Alekseev, A. N., Buraeva, E. V., Kletskova, E. V., & Rykhtikova, N. A. (2019). Stages of Formation of Industry 4.0 and the Key Indicators of Its Development. In E. G. Popkova, Y. V. Ragulina, & A. V. Bogoviz (Eds.), Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century (pp. 93–100). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94310-7_9
  3. Arnold, F.-E., van der Werf, N., & Rametsteiner, E. (2014). Strengthening evidence-based forest policy-making. FAO.
  4. Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? Environmental Research Letters, 14(2), 024007. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db
  5. Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019. Badan Pusat Statistik.
  6. Budiningsih, K., Ekawati, S., Gamin, G., Sylviani, S., Suryandari, E. Y., & Salaka, F. (2015). Tipologi Dan Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(3), 283–298. https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.3.283-298
  7. Castrén, T., & Pillai, M. (2011). Forest governance 2.0: A primer on ICTs and governance. Program on Forests (PROFOR).
  8. Choudhry, H., & O’Kelly, G. (2018, Juni). The precision forestry revolution. McKinsey. https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/precision-forestry-a-revolution-in-the-woods
  9. Curtis, P. G., Slay, C. M., Harris, N. L., Tyukavina, A., & Hansen, M. C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. Science, 361(6407), 1108–1111. https://doi.org/10.1126/science.aau3445
  10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.
  11. Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005
  12. Reynolds, K., Borges, J., Vacik, H., & Lexer, M. (2005). ICT in Forest Management and Conservation (pp. 150–171).
  13. Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Darusman, D. (2015). Kepastian Hukum dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Riau. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(1), 27–40. https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.27-40
  14. Ziemba, E., Papaj, T., Żelazny, R., & Jadamus-Hacura, M. (2016). Factors Influencing The Success Of E-Government. Journal of Computer Information Systems, 56(2), 156–167. https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1117378

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'