Article Sidebar

Download
Download PDF
Statistic
Read Counter : 584 Download : 292

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan struktural utama dalam pembangunan Indonesia, terutama yang bersumber dari perbedaan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan. Artikel ini menganalisis pengaruh anggaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis bukti. Penelitian memadukan analisis retrospektif dan prospektif, serta menggunakan metode regresi spasial untuk menangkap keterkaitan geografis antarprovinsi. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan berbagai sumber kebijakan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran pendidikan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah, sementara rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan, mencerminkan adanya efek spasial dan perbedaan struktur ekonomi wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pendidikan tanpa integrasi dengan transformasi ekonomi wilayah berpotensi memperlebar kesenjangan. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi, tetapi terutama oleh desain distribusi, pemanfaatan, dan keterkaitannya dengan perencanaan wilayah. Artikel ini merekomendasikan penguatan integrasi perencanaan sektoral dan wilayah, penerapan equalization model dalam alokasi anggaran pendidikan, pemanfaatan spatial economic planning berbasis GIS, serta pengembangan skema blended finance pendidikan. Kebijakan pendidikan yang terintegrasi dan berkeadilan menjadi prasyarat penting untuk menurunkan ketimpangan antarwilayah dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif.

Keywords

anggaran pendidikan ketimpangan antar wilayah regresi spasial kebijakan berbasis bukti pemerataan pembangunan

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright © Bappenas Working Papers

How to Cite
Purwaningsih, M. R. (2026). Distribusi Anggaran Pendidikan dan Dinamika Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia. Bappenas Working Papers, 9(1), 130 - 162. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.454

References

  1. Anwar, Kaspul. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik. Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 13, No. 3,November 2022: 419-428.
  2. Arief, A. S., & Fitranita, L. (2019). Determinants of regional disparity in Indonesia: Evidence from 34 provinces. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 20(2), 168–179. https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5266
  3. Ashfahany, Afief El, dkk. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality In Indonesia?. Jambura Equilibrium Journal: Vol 2, Number 2, July 2020: 68-80.
  4. Astiti, Desak Nyoman Yulia, dan Ni Putu Sri Harta Mimba. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14. 3 (2016): 1924-1950.
  5. Corcoran, S., Evans, W. N., & Schwab, R. M. (2004). “The Changing Distribution of Education Finance: 1972–1997.” Russell Sage Foundation.
  6. Dunn, W. N. (1999). Public Policy Analysis: An Introduction (4th ed.). Prentice Hall.
  7. Dunn, W. N. (2012). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (5th ed.). Routledge.
  8. Firman, T. (2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: A perspective of spatial segregation. Habitat International, 28(3), 349–368. https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00036-7
  9. Hamzah, Fahrur, Rosyadi, Metasari Kartika. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap, dan Pendapatan per Kapita terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.6, No.2: Hal 77-96.
  10. Karim, Muhamad Rezaul. (2015). Public Education Spending and Income Inequality in Bangladesh. International Journal of Social Science and Humanity, Vol.5, No.1, Januari 2015: 75-79.
  11. Katadata Insight Center. (2024, 24 Januari). Angka Partisipasi Sekolah Indonesia meningkat pada 2023. Katadata.
  12. Kurnia, Tommy. (2019). Skor Terbaru PISA: Indonesia Merosot di Bidang Membaca, Sains, dan Matematika. Diakses pada : https://www.liputan6.com/global/read/4126480/skor-terbaru-pisa-indonesia-merosot-di-bidang-membaca-sains-dan-matematika.
  13. Lustig, Nora. (2016). Inequality and Fiscal Redistribution in Middle Income Countries: Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Mexico, Peru, and South Africa. De Gruyter. JGD 2016; 7(1): 17-60.
  14. Mongan, Jehuda Jean Sanny. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review, 4 (2), 163-176.
  15. Nurhasanah, S. & Suryana, A. (2019). “Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi Sekolah: Dampak terhadap Efektivitas Program Pendidikan.” Jurnal Pelayanan Publik dan Administrasi (JPTAM), 7(2), 112–125.
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
  17. Putri, Septa Efrieni. (2014). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Aset Tetap Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Januari 2014: 63-96.
  18. Rahayu, Astuti. (2005). Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. JESP Vol. 6, No. 1, April 2005 : hlm 21-40.
  19. Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
  20. Resosudarmo, B. P., & Yusuf, A. A. (2006). Is regional income inequality in Indonesia really going down? World Development, 34(5), 845–853. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.10.004
  21. Riofita, H. (2020). “Pengembangan Sistem Distribusi Guru Berbasis Konteks Lokal.” Jurnal Pelayanan Publik dan Administrasi (JPTAM), 8(3), hlm. 45–58.
  22. Riyadi, dan Ghuzini, Dinny. (2021). Ketimpangan Pendidikan dan Pendapatan serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 2 2021 : 139 – 152.
  23. Romenda, A. Y., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. JIMEKA, 5(1), 50–58.
  24. Rosyada, D., dkk. (2020). The inequality of education quality in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(1), 1-12.
  25. Sandriani, Shanda, dan Riofita, Hendra. (2025) Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9 No. 2: 15165-15169.
  26. Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah, A., Ahmad, A., & Widyatmike, W. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, 2(4), 29–38.
  27. Sihombing, Riris Sira Toursina, dan Naufal Putra Kusuma. (2022). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. Parahyangan Economic Development Review (PEDR), Vol. 1, No. 2, 2022: 143-151.
  28. Siregar, Rizkina Sari, Namira Hamni Lubis, Fadhilla Isfa, dan Muzayyana. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia. Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Vol. 5, No. 1: 51-64.
  29. Sudjana, A. (2019). “Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan di Era Desentralisasi.” Jurnal Pelayanan Publik dan Administrasi (JPTAM), 7(2), 112–125.
  30. Sugiastuti, R.H. dan Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi antarwilayah di Indonesia. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 16 No. 1: 79-90.
  31. Tarigan, Wenny Srimeinda. (2020). Analisis Regresi Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statostics 2021: Hal 403-408.
  32. Taryn, Ainaya L, dkk. (2024). MENJEMBATANI KESENJANGAN: Menelusuri Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 Provinsi Indonesia. AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2: 775-784.
  33. Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
  34. Utomo, Budi Prasetyo. (2015). Penerapan Regresi Logistik dan Regresi Spasial pada Penetapan Kebijakan Anggaran Pendidikan (Studi Kasus: Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2013). Skripsi Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.
  35. Wilonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. Forum Geografi, 23(2): 167–180.
  36. World Bank. (2010). Indonesia Jobs Report: Toward Better Jobs and Security for All. Washington, DC: The World Bank. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/en/440871468283546622/pdf/548210WP0Box341ia0jobs0report02010.pdf
  37. World Bank. (2020). Indonesia Human Capital Index Update and Learning Poverty Brief. Washington, DC: World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/169991603847407008