Article Sidebar

Download
Download PDF
Statistic
Read Counter : 264 Download : 184

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan instrumen kunci dalam menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, kerangka regulasi yang saat ini berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika pembangunan terkini. Ketiadaan standar baku PEPP Daerah, dominasi pendekatan evaluasi ex-post, serta belum terintegrasinya pengendalian berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan dana transfer, ketidaktepatan alokasi program, dan melemahnya daya ungkit pembangunan nasional di tingkat daerah.
Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat substansi PEPP Daerah dalam kerangka perubahan PP Nomor 39 Tahun 2006. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Analisis difokuskan pada identifikasi celah regulasi, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, serta kebutuhan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan nasional.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan PEPP Daerah perlu mencakup integrasi evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post, penerapan standar nasional PEPP Daerah, penguatan sistem data terpadu, serta adopsi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN). Reformulasi PP 39/2006 dipandang strategis untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal sinkronisasi pusat-daerah, meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Keywords

pengendalian pembangunan pemantauan dan evaluasi pembangunan sinkronisasi pusat dan daerah manajemen risiko pembangunan nasional reformasi regulasi perencanaan PP 39/2006

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright ©Kementerian PPN/Bappenas RI

How to Cite
Pambudi, A. S., Dimas, E., Hanafi, T., Sadiawati, D., & Sutriadi, R. (2026). Menata Ulang Tata Kelola Pengendalian Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional. Bappenas Working Papers, 9(1), 73 - 93. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.436

References

  1. Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. ISBN: 978-979-769-730-3. Jakarta: Rajawali Pers.
  2. Alam, L. A. P., Ananda, R. M., Pramevia, T. P., & Afifa, T. N. (2023) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2015-2019 Dimensi Pembangunan Ekonomi. JANE: Jurnal Administrasi Negara, 2 (1), 1-8. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Ragil-Ananda-2/publication/371595601_Evaluasi_Perencanaan_Pembangunan_Nasional_Kelompok_10_Kelas_B/links/648b3bc0b9ed6874a5b186a2/Evaluasi-Perencanaan-Pembangunan-Nasional-Kelompok-10-Kelas-B.pdf
  3. Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 42-55. https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357
  4. Bappenas (2022). Evaluasi On-Going Implementasi Integrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  5. Bappenas (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. BI. (2022). Laporan UMKM dan Ekonomi Lokal. Jakarta: Bank Indonesia
  7. BPS. (2023). Laporan Statistik Pembangunan Daerah. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  8. BRIN. (2024). Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional
  9. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
  10. Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. Meraja journal, 1(3, 55-65. ISSN 2621-458X
  11. Kemendikbudristek (2023). Kajian Pendidikan di Daerah Tertinggal. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. KLHK. (2023). Strategi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  13. Kemenkeu (2022) Evaluasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jakarta: Kementerian Keuangan.
  14. Kemenkes. (2022). Laporan Tahunan Program Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan
  15. Kompas.com. (2024). Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2024/05/06/13151191/jokowi-soroti-banyak-program-pemerintah-pusat-dan-daerah-yang-tak-sinkron.
  16. Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77-92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
  17. Media Nasional (2021). Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Daerah. Jakarta: Media Nasional
  18. Pambudi, A. S. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Bappenas Working Papers, 3(1), 88-100. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58
  19. Pemerintah Indonesia. (2025). Peraturan Menteri PPN No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  20. Pemerintah Indonesia. (2024). Peraturan Presiden No. 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  21. Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  22. Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  23. Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  24. Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  25. Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  26. Putra, T., Sayifullah, S., & Syaifudin, R. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 2(4), 240-258. https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i4.1413
  27. Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1(01), 1-15. Retrieved from https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081
  28. Riau, D. P. (2022). Strategi Pengendalian Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Anggaran (Studi Evaluasi Pengisian Aplikasi Smart dan E-Monev dalam Kinerja Anggaran di KPU Kabupaten/Kota Jawa Timur). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5), 5265-5276. e-ISSN: 2548-1398, Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.ut.ac.id/9996/1/Strategi%20Smart%20and%20e%20Monev.pdf
  29. Sitepu, R. K. K. (2023). Kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
  30. Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. ISBN: 979-8433-71-8. Bandung: Alfabeta
  31. Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1), 39-50. https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112
  32. Yudanti, A., & Setiadi, W. (2022). Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 5(1), 27–40. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4973