Article Sidebar

Download
Download PDF
Statistic
Read Counter : 872 Download : 4318

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan kualitas laporan keuangan yang belum optimal. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan berbedanya sistem antar-OPD, yang menyebabkan data keuangan tidak konsisten dan sulit dikonsolidasikan. Kajian ini merekomendasikan kebijakan utama berupa Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi dan pengawasan berbasis digital. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD secara wajib, terpadu, dan real-time oleh seluruh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan didukung oleh monitoring berbasis indikator kinerja, termasuk opini WTP, keterpaduan data, dan partisipasi publik melalui dashboard terbuka dan e-Musrenbang. Diharapkan, kebijakan ini mampu mendorong akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Keywords

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah SIPD Pemerintahan Daerah Transparansi, Efisiensi

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright © Bappenas Working Papers

How to Cite
Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460 - 484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

References

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. 25 Februari 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 13 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209. Jakarta.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Oktober 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
  6. Surat Edaran Nomor 700/8929/SJ. Penguatan Peran APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta.
  7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. BPK RI. Jakarta. Diakses dari https://www.bpk.go.id
  8. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2023). Survei Literasi Anggaran Daerah di Indonesia. KPPOD. Jakarta. Diakses dari https://kppod.org
  9. Badan Kepegawaian Negara. (2023). Laporan Kinerja dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas ASN. BKN. Jakarta. Diakses dari https://www.bkn.go.id
  10. Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. (2023). Ringkasan Implementasi SIPD dan Audit Kinerja Keuangan Daerah. Kemendagri. Jakarta. Diakses dari https://pusdatin.kemendagri.go.id
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Laporan Pengawasan Terintegrasi atas Pengelolaan Keuangan Daerah. BPKP. Jakarta.
  12. Komisi Informasi Pusat. (2022). Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik. KIP. Jakarta. Diakses dari https://komisiinformasi.go.id
  13. Indonesian Budget Center. (2022). Evaluasi Transparansi Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. IBC. Jakarta. Diakses dari https://budgetcenter.org
  14. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). Laporan Penelitian tentang Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah. LIPI. Jakarta. Diakses dari https://lipi.go.id
  15. Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Ombudsman RI. Jakarta.
  16. Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (2nd ed.). Sage Publications.
  17. Wampler, B. (2012). Participatory budgeting: Core principles and key impacts. Journal of Public Deliberation, 8(2), Article 12.
  18. Dunn, W. N. (1999). Public Policy Analysis: An Introduction (2nd ed.). Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
  19. UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. United Nations Development Programme.
  20. Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.
  21. Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227-238.