Article Sidebar

Download
Download PDF
Statistic
Read Counter : 187 Download : 52

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta  memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik  PPD tahun 2020.  Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasiaan anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.

Keywords

DID PPD kota evaluasi

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright ©Kementerian PPN/Bappenas RI

How to Cite
Pambudi, A. S., & Nurvia, S. N. (2023). Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah. Bappenas Working Papers, 6(3), 368 - 391. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.223

References

  1. Bappeda Kota Padang. (2021). Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Padang. Sumatera Barat: Pemerintah Kota Padang.
  2. Bappeda Kota Semarang. (2021). Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Semarang. Jawa Tengah: Pemerintah Kota Semarang.
  3. Bappeda Kota Yogyakarta. (2021). Anggaran dan OPD Pelaksana Kegiatan DID Kota Yogyakarta. DI Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.
  4. Cheng, Y., Awan, U., Ahmad, S., & Tan, Z. (2021). How do technological innovation and fiscal decentralization affect the environment? A story of the fourth industrial revolution and sustainable growth. Technological Forecasting and Social Change, 162, 120398. doi:10.1016/j.techfore.2020.12039
  5. Darmadi, D., & Thaha, R. (2019). Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1), 75-88. http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.75-88.2019
  6. GoI. (2020a). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
  7. GoI. (2020b). Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
  8. GoI. (2020c). Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
  9. GoI. (2020d). Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
  10. GoI. (2020e). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
  11. GoI. (2017). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia
  12. GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
  13. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x
  14. Ji, X., Umar, M., Ali, S., Ali, W., Tang, K., & Khan, Z. (2020). Does fiscal decentralization and eco‐innovation promote sustainable environment? A case study of selected fiscally decentralized countries. Sustainable Development, 29(1), 79–88. doi:10.1002/sd.2132
  15. Kementerian Keuangan. (2021). Lampiran Surat Penyampaian Data atas Joint Review Pemanfaatan DID TA 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  16. Kyriacou, A.P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2013). Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Regional Science. https://doi.org/10.1111/pirs.12061
  17. Laksana, S., & Gustav, T. I. (2022). Menggagas Indikator Kinerja Agro−Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia. Bappenas Working Papers, 5(1), 18 - 30. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.107
  18. Liu, L. (2020). Fiscal decentralization and the imbalance between consumption and investment in China. The Annals of Regional Science. doi:10.1007/s00168-020-01006-1
  19. Manshur, A. (2022). Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan. Bappenas Working Papers, 5(2), 138 - 158. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.134
  20. Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2016). The Impact Of Fiscal Decentralization: A Survey. Journal of Economic Surveys, 31(4), 1095–1129. doi:10.1111/joes.12182
  21. Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46 (2), 237-243.
  22. Pambudi, A.S. (2023a). Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Anggaran DID Pada Periode Awal Pandemi COVID-19. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 7(1), 48 - 67. https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i1.234
  23. Pambudi, A. S. (2023b). Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten. Bappenas Working Papers, 6(1), 113 - 140. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.174
  24. Pambudi, A.S., Manalu, G.S.L., & ., Deni. (2022). Evaluasi Pemanfatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 5(2), 1-11. https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679
  25. Pambudi, A. S., & Putri, D.M.A.C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Bappenas Working Papers, 5(1), 31 - 47. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106
  26. Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector: A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 29(1), 41-58. https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58
  27. Pambudi, A. S. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Bappenas Working Papers, 3 (1), 88-100. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58
  28. Ranupandojo, H., & Husnan, S. (1984). Manajemen Personalia, Edisi III. Yogyakarta: BPFE.
  29. Ruzikna, R., & Fitriadi, R. (2015). Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Karyawan Distributor Baterai Yuasa (Kasus PT. Riau Indotama Abadi Pekanbaru). Journal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2 (1), 1-9. ISSN 2355-6919. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4793