Main Article Content

Abstract

Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Keywords

good governance akuntabilitas keuangan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah

Article Details

How to Cite
Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. Bappenas Working Papers, 6(1), 38 - 59. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205

References

  1. Ahmed, M. (2013). Fiscal Decentralisation and Political Economy of Poverty Reduction Reduction: Theory and Evidence from Pakistan. Durham University. http://etheses.dur.ac.uk/7288/.
  2. Asian Development Bank. (1995). Governance: Sound Development Management. Manila, Philippines. https://www.adb.org/documents/governance-sound-development-management.
  3. Baltagi, B. H. (2021). Econometrics. Sixth Edition. Springer Nature Switzerland AG. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.
  4. Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/brs.html. 13 Februari 2023 (10.11).
  5. Emara, N. Chiu, I. (2016). The Impact of Governance on Economic Growth: The Case of Middle Eastern and North African Countries. MPRA Paper 68603. 18(1). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68603/.
  6. Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. Fourth Edition. McGraw-Hill. New York.
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 15 Juni 1999. Jakarta
  8. International Fund for Agricultural Development. (1999). Good Governance: An Overview. EB 99/67/INF.4/ IFAD. Rome. https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/pregled-dobro_upravlenie.pdf.
  9. International Monetary Fund. (2018). Laporan Tahunan IMF 2018, Tinjauan Umum. IMF. Washington, DC 20431 USA. https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018-id.pdf.
  10. Junaedi, D. (2014). Pengaruh Good Governance serta Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM pada 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014. Tesis. Program Magister Ekonomi Terapan Universitas Padjadjaran. Bandung.
  11. Kaufmann, D. Kraay, A. & Lobaton, P. Z. (1999). Governance Matters. Policy Research Working Paper 2196. The World Bank. Washington, DC 20433. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2196.
  12. Kaufmann, D. Kraay, A. (2002). Growth Without Governance. Policy Research Working Paper 2928. The World Bank. Washington, DC. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2928
  13. Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
  14. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 13 November 1998. Jakarta.
  15. Koesetyawan, A. Harliani, M. & Yuvrita, D. (2022). Analisis Pengaruh Opini LKPD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Kajian DIT APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
  16. Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. KNKG. Jakarta.
  17. Kraipornsak, P. (2018). Good Governance and Economic Growth: An Investigation of Thailand and Selected Asian Countries. Eurasian Journal of Economics and Finance, 6(1):93-106. DOI: 10.15604/ejef.2018.06.01.009. https://eurasianpublications.com/wp-content/uploads/2021/02/EJEF-6.1.9.pdf.
  18. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). Modul 1: Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta 10110. http://kms.ipb.ac.id/1715/.
  19. Liu, J. Tang, J. Zhou, B. & Liang, Z. (2018). The Effect of Governance Quality on Economic Growth: Based on China’s Provincial Panel Data, 6(56). MDPI Journals. https://doi.org/10.3390/economies6040056.
  20. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
  21. Napitupulu, R. B. Simanjuntak, T. P. Hutabarat, L. Damanik, H. Harianja, H. Sirait, R T. M. & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisis Data dengan SPSS – STATA – Eviews. Edisi 1. Madenatera. Bekasi, Jawa Barat.
  22. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 31 Desember 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569. Jakarta.
  23. Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015. Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 22 Juni 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986.
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
  25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 8 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta.
  26. Raba, M. (2020). Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi. UMM Press. Malang.
  27. Samarasinghe, T. (2018). Impact of Governance on Economic Growth. MPRA Paper 89834. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/.
  28. Sen, K. (2014). Governance and Development Outcomes in Asia. ADB Economics Working Paper Series, (384). https://www.adb.org/publications/governance-and-development-outcomes-asia.
  29. Sitompul, M. M. R. Situmeang, S. Lourens, W. P. Iqbal, M. S. Jelita, R. S. & Deanery, P. P. (2022). Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Laju PDRB, Kemandirian Fiskal, dan Opini LKPD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Kajian DIT APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
  30. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta.
  31. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
  32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5. Jakarta.
  33. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
  34. United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. Community Organization, Training, Research, and Advocacy Institute (CO-TRAIN). Philippines. https://digitallibrary.un.org/record/3831662?ln=en.
  35. World Bank. (1992). Governance and Development. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, DC 20433. https://doi.org/10.1596/0-8213-2094-7.
  36. World Bank. (1994). Governance: The World Bank’s Experience. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, DC. https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2.