Main Article Content

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kelemahan legalitas kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) dan masih belum konsistennya implementasi kebijakan DID. Hasil analisis membuktikan bahwa legalitas kebijakan DID selama ini masih lemah menurut konstruksi hukum (peraturan dan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak masuknya DID secara integral kedalam Dana Perimbangan. Selanjutnya, implementasi kebijakan DID selama ini masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi dalam pengertian atau definisi, tujuan dan sifat penggunaan serta kriteria kelayakan daerah penerima. Disamping adanya duplikasi penggunaan kriteria dan indikator penilaian kinerja.

Keywords

Dana Insentif Daerah Dana Perimbangan

Article Details

How to Cite
Manshur, A. (2022). Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan. Bappenas Working Papers, 5(2), 138 - 158. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.134

References

  1. Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Kebijakan Dana Insentif Daerah Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Provinsi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Civil Service. Vol. 9. No. 1. Juni. 41-58.
  2. Bjornestad, Liv. (2009). Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, and Pro-Poor Outcomes: Evidence from Viet Nam. ADB Economics Working Paper Series. No. 168.
  3. Butler, Henry N. Drahozal, Christopher R. and Shepherd, Joanna. (2014). Economic Analysis for Lawyers. Third Edition. Carolina Academic Press Durham.
  4. Decentralization Support Facility (DSF). (2008). Fiscal Incentives and Local Government Performance, Literature Review.
  5. Gneezy, Uri. Meier, Stephan. and Rey-Biel, Pedro. (2011). When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives. Vol. 25. No. 4. Fall. 191-210.
  6. Januarti, Tami. (2012). Analisis Dana Insentif Daerah: Kajian Terhadap Mekanisme Pengalokasian Dana Insentif Daerah Kepada Kota Depok Tahun Anggaran 2010. Skripsi. Program Sarjana Reguler. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
  7. Koh, Eunsook T. Willis, and L. Owen. (2000). Introduction to Nutrition and Health Research: Descriptive Research and Qualitative Research. Kluwer Academic Publishers.
  8. Levitt, S. and Dubner, S. (2005). Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. New York. Harper Collins.
  9. Lewis, Blane D. and Smoke, Paul. (2008). Sub-National Performance Incentives in the Intergovernmental Framework Current Practice and Options for Reform in Indonesia. Decentralization Support Facility (DSF).
  10. Lewis, Blane D. and Smoke, Paul. (2012). Incentives for Better Local Service Delivery. In Fiscal Decentralization in Indonesia a Decade After Big Bang. Directorate General of Fiscal Balance. Ministry of Finance. Republic of Indonesia. University of Indonesia Press.
  11. McCaffrey, Matthew. (2014). Incentives and The Economic Point of View: The Case of Popular Economics. The Review of Social and Economic Issues. Vol. 1. No. 1. Summer.
  12. Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK 07/2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.
  13. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
  14. Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK 07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.
  15. Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK 07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.
  16. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK 07/2013 Tentang Pengalokasian Dana Transfer Ke Daerah.
  17. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK 07/2014 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
  18. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
  19. Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
  20. Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK 07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
  21. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
  22. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK 07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.
  23. Sandelowski, M. (2000). Whatever Happened to Qualitative Description? Research in Nursing and Health. 23. 334-340.
  24. Sandelowski, M. (2010). What’s in a name? Qualitative Description Revisited. Research in Nursing and Health. 33. 77-84.
  25. Sargent, C. (1994). Incentives for the Sustainable Management of the Tropical High Forest in Ghana. Commonwealth Forestry Review. 73(3). 155-163.
  26. Thorne, S. (2008). Interpretive Description. Left Coast Press.