Article Sidebar

Download
Download PDF
Statistic
Read Counter : 2417 Download : 1260

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui  kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat  ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga   penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif.

Keywords

welfare to work labour market policy program kartu prakerja konsepsi kebijakan implementasi kebijakan ketenagakerjaan

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright ©Kementerian PPN/Bappenas RI

How to Cite
Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Y., Warsida, R. Y., & Ahmad Yani, R. A. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19. Bappenas Working Papers, 5(1), 1 - 17. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123

References

  1. Bachtiar, P.P., L. Bima, M. Andrina, N. Warda, A. Yusrina. (2020). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19: Asesmen Cepat dari Sudut Pandang Peserta Program. Catatan Penelitian Smeru. No. 3/2020. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp03_COVIDkpk_in_0.pdf. 3 November 2021.
  2. Dall, T., and S. Danneris, (2019). Reconsidering ‘what works’ in welfare-to-work with the vulnerable unemployed: the potential of relational causality as an alternative approach. Social Policy and Society, 18(4), 583-596. doi: 10.1017/S1474746419000186.
  3. Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. The American Economic Review, LVIII (1), 1-17
  4. Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press, New Jersey
  5. Greenberg, George D.; et al. (1977). "Developing Public Policy Theory: Perspectives from Empirical Research". American Political Science Review. 71: 1532–1543
  6. Nguyen, P., M. Considine and S. O’Sullivan. (2016). Welfare-to-work: experience in the emerging Vietnamese welfare state. Asia Pacific Journal of Public Administration, 38(4), 270-280
  7. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Palgrave Macmillan. Inggris.
  8. Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2016). Marketing Management, 15th Edition,. Pearson Education, Inc
  9. Parsons, W. (1995). Public Policy, Aldershot, UK and Brookfield, US: Edward Elgar
  10. Phillips, W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica, 25(100), https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x
  11. Pratiwi, N. (2020). Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19. https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/28/efektivitas-kartu-prakerja-ditengah-pandemi-covid-19?page=2
  12. Pratama, F. (2020). Menyikapi “New Normal” Setelah Pandemi. http://puspensos.kemsos.go.id/menyikapi-new-normal-setelah-pandemi
  13. Rabin, Jack. (2005). Encyclopedia of public administration and public policy, Taylor & Francis Group, LLC USA
  14. Tobin, J. 1997. Comments by Professor James Tobin. Journal of Applied Econometrics, 12, 647-650.
  15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan.
  16. Republik Indonesia (2017), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134, Jakarta : Sekretariat Negara.
  17. Ring, I., (2008). Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: the case of the ecological ICMS in Brazil. Land Use Policy 25: 485–497.
  18. Saputra W, Halimahtusadiah A, Haryanto JT. 2020. Designing Policy of Ecological Fiscal Transfer in Indonesia. Jakarta: USAID & Kemitraan.
  19. World Bank. 2010. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah. Decentralization Support Facility.