Bappenas Working Papers

Model IMIP, Hilirisasi Nikel dan Masa Depan Industrialisasi Indonesia

Hanan Nugroho — 2026-06-28

Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan salah satu wujud paling nyata dari strategi hilirisasi nikel Indonesia dan transformasi industrialisasi berbasis sumber daya alam. Artikel ini menganalisis perkembangan IMIP sebagai kawasan industri terintegrasi yang menghubungkan pertambangan nikel, pengolahan logam, infrastruktur energi, logistik, dan rantai pasok global stainless steel serta baterai kendaraan listrik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi literatur, kunjungan lapangan, dan diskusi dengan pemangku kepentingan, artikel ini menunjukkan bahwa IMIP telah mengubah Morowali dari wilayah periferal menjadi pusat industri nikel strategis dunia. Integrasi vertikal dalam kawasan memungkinkan peningkatan nilai tambah domestik, penciptaan lapangan kerja, perluasan ekspor manufaktur, dan penguatan posisi Indonesia dalam ekonomi mineral kritis global. Namun, keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama ketergantungan pada energi batu bara, tekanan lingkungan, keselamatan kerja, urbanisasi cepat, ketimpangan sosial, serta keterbatasan transfer teknologi nasional. Temuan artikel menegaskan bahwa masa depan IMIP tidak hanya ditentukan oleh skala produksi dan investasi, tetapi oleh kemampuan Indonesia membangun industrialisasi yang lebih dalam, rendah karbon, inklusif, dan berbasis inovasi. IMIP dengan demikian menjadi cermin penting bagi arah baru pembangunan industri Indonesia.

Strategi Penataan Kawasan Bahodopi sebagai Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru: Pendekatan Multi-Skala Berbasis Compact City, Green Industrial City, dan Resilient City

Muhyiddin Muhyiddin — 2026-06-28

Industrialisasi berbasis hilirisasi nikel telah mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, salah satunya melalui Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam kurun waktu 2011–2025, PDRB Kabupaten Morowali meningkat dari sekitar Rp4,25 triliun menjadi lebih dari Rp188 triliun, menjadikan kawasan ini salah satu pusat industrialisasi nikel terbesar di dunia. Meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam skala besar, percepatan industrialisasi memunculkan tekanan signifikan terhadap sistem perkotaan dan pembangunan kawasan penyangga, khususnya Kecamatan Bahodopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan penataan kawasan di sekitar IMIP dan merumuskan model pengembangan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Desain penelitian menggunakan studi kasus tunggal dengan pendekatan analisis multi-skala yang mencakup tingkat makro, meso, dan mikro. Data diperoleh melalui observasi lapangan sistematis, wawancara mendalam, serial focus group discussion, analisis spasial berbasis citra satelit, dan telaah dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahodopi telah berkembang melampaui fungsi tradisionalnya sebagai kawasan industri dan menunjukkan karakteristik kota industri baru (industrial city), namun dengan kesenjangan pembangunan kawasan (industrial urbanization gap) yang signifikan pada dimensi infrastruktur, pelayanan publik, dan tata kelola lingkungan. Penelitian ini mengusulkan The Bahodopi Industrial City Framework yang mengintegrasikan prinsip compact city, green industrial city, dan resilient city melalui kerangka perencanaan multi-skala. Kontribusi teoritis utama mencakup pengembangan empat konsep: Industrial Growth Pole–Industrial City Transition, Industrial Urbanization Gap, Integrated Industrial City Framework, dan Multi-Scale Industrial Planning Framework. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi ditentukan bukan hanya oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan dalam mengelola transformasi ruang, lingkungan, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Paradoks Morowali: Ketika Kabupaten Terkaya Indonesia Menghadapi Keterbatasan Kapasitas Fiskal

Muhyiddin Muhyiddin — 2026-06-28

ABSTRAK
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengalami transformasi ekonomi paling spektakuler dalam sejarah pembangunan daerah Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat lebih dari 44 kali lipat dalam kurun 2011–2025, didorong oleh Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Namun di balik ledakan ekonomi ini tersembunyi paradoks pembangunan yang mendasar: kapasitas fiskal pemerintah daerah justru mengalami kemunduran relatif yang signifikan. Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB turun dari 14,93 persen (2011) menjadi 1,35 persen (2025), sementara rasio belanja daerah terhadap PDRB menurun dari 13,85 persen menjadi 1,80 persen pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan Embedded Fiscal Governance Case Study yang mengintegrasikan analisis data longitudinal (2011–2025) dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Temuan utama mengidentifikasi fenomena Fiscal Effort Collapse—kondisi di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung jauh melampaui kemampuan sistem fiskal daerah dalam menangkap nilai ekonomi yang dihasilkan—yang beroperasi melalui tiga mekanisme: revenue lag, spending lag, dan relative state shrinking. Kegagalan fiskal ini kemudian melahirkan Development Capacity Gap, yaitu kesenjangan yang semakin melebar antara kebutuhan pembangunan akibat industrialisasi dengan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhinya. Penelitian ini berkontribusi pada sintesis literatur growth pole, fiscal federalism, dan resource-based development, sekaligus mengajukan proposisi bahwa keberhasilan industrialisasi harus dievaluasi tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan institusi publik dalam mengelola konsekuensi pembangunannya.
Kata Kunci: fiskal daerah; industrialisasi nikel; hilirisasi mineral; fiscal effort collapse; development capacity gap; paradoks sumber daya alam

Transformasi Struktural tanpa Ekspansi Ketenagakerjaan yang Proporsional: Bukti dari Industrialisasi Nikel di Morowali

Muhyiddin Muhyiddin — 2026-06-28

ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dipandang sebagai indikator keberhasilan industrialisasi karena diasumsikan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai pengalaman di negara berkembang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak selalu berjalan searah. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut melalui kasus Morowali, pusat industrialisasi berbasis nikel terbesar di Indonesia. Penelitian bertujuan menjawab pertanyaan apakah industrialisasi di Morowali menghasilkan ledakan penciptaan lapangan kerja (employment boom) atau justru menunjukkan gejala pertumbuhan tanpa lapangan kerja (jobless growth).
Analisis menggunakan data panel periode 2015–2024 dan menerapkan pendekatan multidimensi yang mencakup estimasi elastisitas ketenagakerjaan, model difference-in-differences (DiD), analisis upah, serta pengujian dampak industrialisasi terhadap kualitas pasar tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Morowali berlangsung sangat cepat, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang sebanding. Elastisitas ketenagakerjaan hanya mencapai 0,115, sementara estimasi DiD tidak menemukan bukti yang signifikan mengenai peningkatan total tenaga kerja akibat industrialisasi.
Di sisi lain, industrialisasi terbukti menghasilkan perubahan yang kuat pada struktur pasar tenaga kerja. Pangsa tenaga kerja formal meningkat sekitar 14 poin persentase relatif terhadap wilayah kontrol, sementara tingkat upah dan kualitas pekerjaan menunjukkan perbaikan yang cukup berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak utama industrialisasi tidak terletak pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, melainkan pada transformasi karakteristik pekerjaan melalui proses formalisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Morowali merepresentasikan bentuk transformasi struktural tanpa ekspansi ketenagakerjaan yang proporsional, yaitu kondisi ketika industrialisasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan perbaikan kualitas pekerjaan, tetapi tidak disertai peningkatan kesempatan kerja dalam skala yang setara. Temuan ini memperkaya literatur mengenai industrialisasi berbasis sumber daya alam dan memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan hilirisasi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta strategi pembangunan yang lebih inklusif di era transisi energi global.
Kata Kunci: industrialisasi, hilirisasi nikel, pasar tenaga kerja, jobless growth, transformasi struktural, Morowali.

Dari Growth Pole ke Industrial Urbanization Gap: Urbanisasi dan Tekanan Infrastruktur di Kawasan Industri IMIP Morowali

Muhyiddin Muhyiddin — 2026-06-28

Industrialisasi berbasis hilirisasi mineral telah menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia. Namun demikian, kajian mengenai dampak urbanisasi yang dihasilkan oleh kawasan industri masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara industrialisasi, urbanisasi, dan kapasitas pembangunan wilayah di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai lokasi utama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengombinasikan Urban Pressure Index (UPI), Difference-in-Differences (DiD), dan analisis elastisitas kesempatan kerja untuk mengevaluasi dinamika tekanan urban, konsentrasi spasial, dan penyerapan tenaga kerja selama periode 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi industri telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang sangat cepat, namun tidak diikuti oleh perkembangan infrastruktur dan pasar kerja yang seimbang. Urban Pressure Index meningkat dari 83,33 pada tahun 2019 menjadi 117,37 pada tahun 2024, mengindikasikan meningkatnya tekanan terhadap sistem perkotaan. Hasil Difference-in-Differences menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terkonsentrasi secara signifikan di Bahodopi dibandingkan wilayah non-Bahodopi, menegaskan peran IMIP sebagai growth pole baru di Sulawesi Tengah. Sementara itu, analisis elastisitas tenaga kerja menunjukkan bahwa manfaat ketenagakerjaan muncul secara bertahap melalui fenomena delayed labor absorption. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep Industrial Urbanization Gap untuk menjelaskan kesenjangan antara laju urbanisasi dan kapasitas pembangunan wilayah, serta memperkenalkan model Asymmetric Industrial Urbanization yang menggambarkan ketidaksinkronan perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan pasar kerja. Penelitian ini juga menawarkan Livable Industrial City Framework sebagai pendekatan konseptual untuk mewujudkan kota industri yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian memberikan kontribusi terhadap literatur industrialisasi dan pembangunan perkotaan serta menghasilkan implikasi kebijakan bagi pengembangan kawasan industri strategis di Indonesia.

Struktur, Tantangan, dan Masa Depan Industri Nikel Indonesia: Dari Raja Cadangan Menuju Raja Nilai Tambah

Hanan Nugroho — 2026-06-28

Industri nikel Indonesia telah mengalami transformasi fundamental dalam satu dekade terakhir melalui kebijakan hilirisasi yang mendorong pergeseran dari eksportir bijih mentah menjadi pusat pengolahan dan pemurnian nikel terbesar di dunia. Dengan menguasai sekitar 40 persen cadangan nikel global dan menyumbang lebih dari dua pertiga produksi tambang dunia, Indonesia kini menempati posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis yang mendukung transisi energi global. Esai ini menganalisis struktur industri nikel Indonesia dari sektor hulu, pengolahan, hingga hilir, serta mengevaluasi kedalaman rantai nilai, struktur korporasi, dan tantangan strategis yang dihadapi. Kajian menunjukkan bahwa hilirisasi telah berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan smelter berbasis teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL), sehingga menghasilkan berbagai produk bernilai tambah seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), stainless steel, dan mixed hydroxide precipitate (MHP). Namun demikian, sebagian besar aktivitas industri nasional masih terkonsentrasi pada produk antara, sementara penguasaan teknologi, inovasi, dan akses pasar global masih banyak berada di tangan perusahaan multinasional. Selain itu, industri nikel nasional menghadapi tantangan berupa kelebihan pasokan global, ketahanan cadangan mineral, tuntutan dekarbonisasi, serta kebutuhan penguatan kapasitas teknologi domestik. Oleh karena itu, keberhasilan hilirisasi perlu dilanjutkan melalui pendalaman industri, pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, pembangunan industri rendah karbon, serta penguasaan teknologi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pemilik cadangan nikel terbesar dunia, tetapi juga menjadi pusat nilai tambah, inovasi, dan manufaktur berbasis nikel yang berdaya saing global.

Membangun Industri, Menguji Negara: Pelajaran Kebijakan dari IMIP Morowali

Hanan Nugroho — 2026-06-28

Artikel ini menganalisis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai kasus kunci industrialisasi berbasis sumber daya dalam konteks hilirisasi nikel dan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Berangkat dari meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis dalam rantai pasok kendaraan listrik, studi ini menempatkan IMIP sebagai simpul strategis yang mengintegrasikan sumber daya alam, investasi asing, teknologi industri, dan intervensi kebijakan negara .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, observasi lapangan, dan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi struktur industri, dinamika produksi, serta implikasi pembangunan yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, hilirisasi nikel melalui IMIP terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, ekspansi ekspor manufaktur, dan penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Kedua, proses industrialisasi tersebut memunculkan ketegangan struktural, termasuk urbanisasi yang melampaui kapasitas infrastruktur, diferensiasi sosial, serta keterbatasan kapasitas institusional daerah. Ketiga, terdapat tantangan keberlanjutan yang signifikan, terutama terkait intensitas karbon industri berbasis batu bara dan tekanan ekologis dari ekspansi industri.

Artikel ini berkontribusi pada literatur dengan memposisikan IMIP sebagai laboratorium kebijakan yang memperlihatkan peluang sekaligus batasan industrialisasi berbasis sumber daya di negara berkembang. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri tidak secara otomatis menghasilkan penguatan kapasitas negara, peningkatan nilai tambah domestik, maupun keberlanjutan jangka panjang.

Implikasi kebijakan menekankan pentingnya pendalaman industri, penguatan kapasitas nasional, serta transisi menuju sistem produksi rendah karbon. Keberhasilan hilirisasi Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan institusi, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas sosial.

Merancang Sistem Pembinaan Keamanan Pangan Berkelanjutan untuk Program Makanan Bergizi Gratis Nasional di Indonesia: Pendekatan Soft System Methodology

Arief Safari — 2026-06-28

Dinamika Perencanaan Pembangunan Inklusif: Tinjauan Sistematis Berbasis Pendekatan PRISMA

Ajie Hanif Muzaqi — 2026-06-28

Perencanaan pembangunan inklusif telah muncul sebagai paradigma transformatif dalam kebijakan publik kontemporer, yang didorong oleh keharusan global dalam rangka operasionalisasi mandat "leaving no one behind". Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi dalam literatur akademis dengan menyintesis interaksi dinamis antara prasyarat tata kelola (governance) dan hasil kesejahteraan nyata bagi populasi yang termarginalkan. Dengan menerapkan Systematic Literature Review (SLR) yang didasarkan pada protokol PRISMA dan analisis Publish or Perish (PoP), penelitian ini pada awalnya mengidentifikasi 2.081 dokumen dalam basis data Scopus. Setelah mengeliminasi 705 dokumen yang terduplikasi, sebanyak 1.376 dokumen disaring kemabali sehingga menghasilkan 52 paper yang memenuhi syarat. Selanjutnya terdapat 31 Artikel/ Paper terpilih berdasarkan kriteria kekuatan informasi (information power). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif secara intrinsik terikat pada konteks, yang berkembang melalui tiga trajektori utama yaitu transisi dari pendekatan berbasis pertumbuhan (growth-centricity) menuju kesejahteraan bio-psikososial, integrasi keadilan ekologis di era Anteseden, dan inklusi relasional untuk memitigasi asimetri kekuasaan yang telah mengakar. Lebih lanjut, analisis ini mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang meluas, di mana asimetri birokrasi dan tokenisme prosedural berupa partisipasi simbolis menghambat keterlibatan masyarakat secara substantif. Kerangka kerja integratif yang dihasilkan menunjukkan bahwa agensi individu dan dukungan organisasi hanya dapat ditransformasikan menjadi konsekuensi kinerja apabila dimediasi oleh keterlekatan sosial (social embeddedness) dan dimoderasi oleh literasi digital. Secara teoretis, penelitian ini mengonseptualisasikan ekosistem perencanaan partisipatif yang holistik, sementara secara praktis merekomendasikan transisi radikal dari keterlibatan simbolis menuju pembagian kekuasaan yang substantif (substantive power-sharing) untuk memastikan pembangunan wilayah yang tangguh dan berkeadilan.

Dari Mengendalikan ke Mengakomodasi Air: Evaluasi Alternatif Kebijakan Banjir Jakarta Berbasis USG & Four-Feasibility

Adam Prana — 2026-06-28

Paper ini menelaah banjir Jakarta, dengan fokus pada kampung pesisir, untuk (i) mengidentifikasi akar masalah, (ii) menyusun dan menilai alternatif kebijakan, serta (iii) merekomendasikan opsi yang paling layak dan adil. Metodologi menggabungkan studi pustaka kualitatif dan analisis dokumen untuk memetakan permasalahan penyebab banjir, kemudian mengidentifikasi masalah utama menggunakan skoring USG (Urgency–Seriousness–Growth) berbasis penilaian pakar lintas instansi. Hasil USG menetapkan “pengelolaan banjir yang tidak efektif” sebagai problem statement karena dampaknya paling cepat dirasakan dan paling mungkin ditangani segera. Tiga alternatif kebijakan yang disusun—(a) urbanisme amfibi, (b) peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan, dan (c) perlindungan area retensi eksisting—dievaluasi dengan kerangka Bardach & Patashnik melalui empat kriteria kelayakan: technical feasibility, economic & financial possibility, political viability, dan administrative operability. Penilaian terstruktur (penjumlahan berbobot) menunjukkan alternatif (c) memperoleh skor tertinggi (35), mengungguli (b) (32) dan (a) (29). Pembahasan menegaskan perlunya pergeseran dari paradigma “mengendalikan air” ke “mengakomodasi air”, yang didorong oleh kebijakan tata ruang agar paparan dan kerentanan menurun tanpa beban biaya dan konflik sosial-politik yang tinggi. Pembangunan urbanisme amfibi pada area perkampungan juga dapat menjadi kebijakan alternatif karena dapat mengurangi bahaya banjir dengan tetap memberikan kesempatan bagi kaum marjinal pada permukiman informal untuk tetap tinggal pada huniannya.

Prioritas Tata Kelola Data dalam Transisi AI-Based Chatbot pada Layanan IT Instansi Pemerintah

Budi Warman — 2026-06-28

Transformasi digital di sektor publik mendorong adopsi sistem IT Service Management (ITSM) berbasis chatbot Generative AI yang menggantikan sistem rule-based pada layanan IT internal instansi pemerintah. Transisi ini menghasilkan perubahan struktural pada karakteristik data tiket layanan yang menuntut kapabilitas tata kelola data berbeda dari yang selama ini diterapkan. Tujuan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi dimensi data governance yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam transisi tersebut agar kualitas data tiket layanan dapat terjaga sepanjang siklus hidupnya. Metode yang digunakan adalah conceptual paper dengan pendekatan narrative literature review, memetakan enam literatur ITSM chatbot ke lima domain data governance yang mencakup Data Principles, Data Quality, Metadata, Data Access, dan Data Lifecycle. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tiga domain sepenuhnya absen dari literatur ITSM chatbot yang dikaji: Data Principles, Metadata, dan Data Access. Domain Data Lifecycle disebut sebagai persoalan operasional namun tidak dibahas sebagai domain tata kelola formal, sedangkan domain Data Quality hanya mendapat perhatian teknis pada kualitas output model tanpa menyentuh aspek governance data sumber. Transisi ke Generative AI mengubah sifat persoalan tata kelola secara struktural, bukan sekadar memperbesar kesenjangan yang sudah ada. Penelitian ini merekomendasikan urutan prioritas implementasi yang dimulai dari Data Principles sebagai fondasi kebijakan, diikuti Metadata, Data Access, Data Lifecycle, dan Data Quality, dengan target maturitas Level 3 Defined pada skala Data Management Maturity. Bagi instansi pemerintah, struktur Walidata dan Produsen Data dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dapat diadaptasi sebagai locus of accountability tanpa pembentukan struktur baru.

Integrating Sport Tourism into Indonesia’s Geopark Development Strategy: Opportunities and Policy Challenges

William P. Simamora — 2026-06-28

Indonesia has increasingly positioned geoparks as instruments for sustainable tourism and regional development under the UNESCO Global Geoparks framework. However, many geoparks remain reliant on low-value, passive tourism, limiting their economic contribution and local development impact. Concurrently, the rapid growth of sport-based recreational activities, particularly running and cycling, presents new opportunities for experience-based tourism. This study examines the strategic integration of sport tourism into geopark development in Indonesia. Employing a qualitative, policy-oriented approach, it draws on secondary data and comparative case studies of Rinjani and Toba Caldera geoparks. The analysis identifies varying levels of readiness for sport tourism, categorized into high, medium, and emerging tiers, indicating the need for differentiated and context-specific policy interventions. The findings suggest that sport tourism can enhance visitor engagement, extend length of stay, and strengthen local economic multipliers, thereby improving destination competitiveness. However, its integration is constrained by fragmented governance, infrastructure gaps, environmental risks, and limited community participation. To address these challenges, the study proposes an integrated policy framework comprising five strategic directions: mainstreaming sport tourism into geopark planning, developing signature events, establishing sustainability standards, strengthening community involvement, and enhancing institutional coordination. The study contributes to tourism development literature by offering a structured framework for integrating sport tourism into geopark management, highlighting its potential to advance more dynamic, inclusive, and sustainable regional development in Indonesia.

Communicating Sustainability Through Technology with the Framing of CCS as an Economic Environmental Sustainability Effort by Indonesia’s Maritime and Investment Ministry

Jihan Safira — 2026-06-28

The impacts of climate change for several sector foster the sustainable mitigation approach. Carbon Capture Storage (CCS) as one of the technologies approach meant to reduce emissions while supporting environmental conservation. This research identify how the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment frames CCS within Indonesia’s national climate change mitigation align with the public space for supporting national agenda. Framing theory is applied to understand the policy perspective of climate change and the government role. The framing theory is used to capture policy directions and communication strategies within implementation of CCS. This research using descriptive qualitative approach and in-depth interviews with key informants from government agencies, industry stakeholders and environmental organizations as secondary data to gain broader policy narrative regarding CCS. Selected articles are used to support the existing data and understand media representations taking movement whether it’s align or diverge with the government’s perspective. The findings show that the CCS is present as solution from Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment to maintain economic and environmental goals. CSS also found as tools of Indonesia’s commitments to climate change. However, the communication gap between several actor persist, give an impact to the public understanding of CSS purpose and the transparency information. Therefore, this research highlights the crucial role of policy actors in shaping CCS narratives and influencing public discourse in Indonesia.

Koalisi Kebijakan dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional Pangan dan Bioetanol di Merauke: Perspektif Advocacy Coalition Framework

Nugroho Habibi — 2026-07-09

PSN Pangan dan Bioetanol di Kabupaten Merauke merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, implementasinya memunculkan dinamika kebijakan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan koalisi kebijakan, sistem keyakinan (policy core beliefs), serta sumber daya dan strategi yang digunakan masing-masing koalisi dalam mempengaruhi implementasi PSN Merauke menggunakan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap aktor-aktor kunci dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSN Merauke berlangsung dalam suatu policy subsystem yang mempertemukan dua koalisi utama, yaitu koalisi pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemkab Merauke, perusahaan, serta tokoh masyarakat yang terlibat pembangunan dan koalisi perlindungan sosial-ekologis yang terdiri dari masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Kontestasi kebijakan tidak berpusat pada tujuan pembangunan, melainkan pada tata kelola implementasinya, terutama terkait partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, perlindungan wilayah adat, serta distribusi manfaat dan risiko pembangunan. Perbedaan policy core beliefs, distribusi sumber daya, dan strategi antar koalisi membentuk pola interaksi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, peningkatan keterbukaan dan akses informasi, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar implementasi PSN berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.