Bappenas Working Papers

Catatan Editor

Hanan Nugroho — 2024-11-29

Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem “Nol” Persen

Fisca Miswari Aulia — 2024-11-29

Pada bulan Maret 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian angka kemiskinan ekstrem Indonesia yang diukur dengan 1,90 US$ PPP (Purchasing Power Parity) yaitu 1,12 persen; turun sebesar 0,62 persen poin dari 1,74 persen pada bulan September 2022. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Indonesia harus mencapai 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) pada bulan Oktober 2022. Namun pemerintah banyak dikritisi mengenai ketidaktepatan sasaran penyaluran program-program perlindungan sosial khususnya bantuan sosial yang berimplikasi pada capatan target. Tulisan ini menyampaikan argumen bahwa pemerintah memerlukan satu data terperingkat yang saling terhubung untuk meningkatkan efektivitas pensasaran program dan menurunkan kemiskinan. Beberapa analisis dilakukan antara lain simulasi mikro menggunakan data Susenas, pengambilan data primer melalui kuesioner di 27 Kementerian/Lembaga, dan Focus Group Discussion (FGD) di lima daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain pembenahan satu data terperingkat melalui sistem interoperabilitas data beberapa kebijakan seperti Skema Graduasi dan/atau Exit Strategy Program Bantuan Sosial, dan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah menjadi sangat krusial.

Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau

Mariska — 2024-11-29

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 menuntut transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu elemen kunci dalam transformasi ini adalah penciptaan peluang green jobs, yakni pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Analisis kondisi tenaga kerja hijau di Indonesia secara garis besar menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih baik dari tenaga kerja konvensional. Namun, optimalisasi peluang green jobs menghadapi berbagai tantangan signifikan antara lain kesenjangan kebijakan yang terintegrasi lintas pemangku kepentingan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Kertas kebijakan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada jangka pendek, prioritas utama adalah mendorong penyusunan kerangka regulasi dan peta jalan pengembangan SDM untuk green jobs.

Rancang Bangun Pengembangan Kerangka Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Mohamad Iksan Maolana — 2024-11-29

Setelah hampir 20 tahun Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bergulir, ada satu elemen penting sebagai penyokong tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan (Perencana). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) cq. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) adalah instansi pembina/pengampu Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sejak Tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2001. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusbindiklatren dan juga merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan yang ada, Pusbindiklatren berkesimpulan bahwa penting untuk memasukkan elemen Perencana (pengembangan kuantitas dan kualitas) sebagai salah satu enabler percepatan pencapaian sasaran perencanaan pembangunan nasional khususnya dalam kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 atau Visi Indonesia Emas 2045. Rancang Bangun Pengembangan Kerangka SDM Perencana Pembangunan yang berdimensi masa kini dan masa yang akan datang diusung sebagai langkah awal pemenuhan kuantitas kebutuhan Perencana di seluruh instansi pengguna serta kualitas Perencana yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan capaian prioritas pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Agus Widodo — 2024-11-29

Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi, terakhir tahun 2023 sebesar 14,9 % atau sebanyak 138,99 ribu jiwa. Berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan namun belum efektif, sehingga perlu mengevaluasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terutama dalam mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sampai di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan, tersedianya data kemiskinan By Name By Address yang lengkap dengan informasi penyebab kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil keluarga miskin, serta program penanganan kemiskinan yang lebih banyak pada program pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan usaha mikro kecil keluarga miskin. Dalam upaya mengefektifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan direkomendasi kebijakan: 1. Pemerintah membentuk TKPK tidak hanya sampai di tingkat Kabupaten / Kota namun sampai Kecamatan hingga Desa / Kelurahan; 2. Kepala Daerah memfasilitasi TKPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan secara terpadu melakukan Pendataan Kemiskinan by name by address (BNBA) lengkap dengan informasi penyebab kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin; 3. Kepala Daerah lebih meningkatkan peran TKPK dalam program kegiatan Pemberdayaan UMK keluarga miskin.

Analisis Determinan Ketimpangan di Indonesia pada Masa Covid-19

Chaeruniza Fitriyani — 2024-11-29

Pandemi coronavirus disease (Covid-19) memberikan pengaruh baik pada kondisi sosial maupun ekonomi di Indonesia. Salah satu kondisi ekonomi yang terpengaruh adalah ketimpangan, yaitu tidak adanya pemerataan dalam hal kesejahteraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan di Indonesia adalah rasio Gini. Semakin tinggi angka rasio Gini menunjukkan semakin timpang kondisi perekonomian di suatu wilayah. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini menganalisis determinan yang memengaruhi ketimpangan pada masa Covid-19. Analisis regresi panel random effect digunakan untuk melihat variabel yang berpengaruh terhadap rasio Gini. Penelitian menggunakan sembilan variabel yang mewakili faktor makroekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan, dan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel yang memengaruhi rasio Gini adalah jumlah penduduk miskin, PDRB sektor pertanian, rata-rata lama sekolah, persentase pekerja sektor jasa, dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda, baik dari besar pengaruh maupun hubungan korelasinya. Rekomendasi kebijakan penanganan ketimpangan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis antara lain meningkatkan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat, menurunkan angka pengangguran pada lulusan pendidikan tinggi, melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, serta menurunkan beban pengeluaran dan pemberdayaan kelompok miskin dan rentan.

Potensi Kewirausahaan Bidang Keperawatan dalam Pembangunan Inklusif di Indonesia

Annissa Sri Kusumawati — 2024-11-29

Perubahan demografi Indonesia yang memasuki populasi menua dan melihat faktor kerentanan penduduk seperti proporsi penyandang disabilitas, perempuan dan anak akan berimplikasi pada adaptasi kebutuhan sektor barang dan jasa. Sementara itu, semakin tinggi proporsi peran sektor jasa menjadi identitas kemajuan ekonomi suatu bangsa. Ekonomi keperawatan masuk dalam sektor usaha jasa kesehatan dan aktivitas sosial, dimana proporsi pelaku usahanya masih sangat rendah baik di skala usaha mikro dan kecil maupun besar dan menengah, begitu pula dengan sumbangan ke PDB di tahun 2023 hanya sebesar 1,26 persen. Metode grounded theory digunakan untuk menghubungkan data kuantitatif mengenai pengembangan kewirausahaan bidang ekonomi keperawatan dengan teori atau literatur terkait, bertujuan menghasilkan analisis penentuan strategi kebijakan pengembangan usaha sektor jasa. Hasil simulasi faktor kerentanan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam rumah tangga berpengaruh terhadap turunnya produktivitas dalam rumah tangga karena bertugas sebagai pemberi rawat bagi keluarganya. Selain itu, peran digitalisasi penting untuk mendukung akselerasi potensi kewirausahaan ini. Untuk itu, direkomendasikan adanya restrukturisasi program pengembangan kewirausahaan baik dari sisi investasi maupun pembiayaan yang menyasar pada sektor jasa, mekanisme kelembagaan oleh pemerintah atau komunitas atau swasta, hingga implementasi teknologi untuk manajemen pengelolaan berbasis kerentanan penduduk dan kebutuhan perawatan jangka panjang.

Manajemen Strategi Implementasi Kebijakan Penyusunan Pelaporan Kegiatan dan Anggaran pada Kementerian PPN/Bappenas

Karyoto Karyoto — 2024-11-29

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pada juklak pelaporan hasil kegiatan, dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi faktor-faktor penghambatnya pada Kementerian PPN/Bappenas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui: 1) Wawancara, 2) Observasi secara langsung dan tidak langsung, dan 3) Kajian pustaka mengenai kebijakan yang terkait dengan pelaporan kegiatan dan anggaran. Hasil analisis, ada tiga faktor penghambat dalam implementasi, yaitu (1) Penyusun kebijakan Juklak Penyusunan laporan; (2) Pelaksana kebijakan Juklak Penyusunan laporan; dan (3) Reviewer laporan kegiatan dan anggaran. Dari kolaborasi model implementasi untuk mengatasi fakto-faktor penghambat tersebut dihasilkan rekomendasi berupa (1) Penguatan regulasi dan (2) Penguatan manajemen tata kelola pengawalan penyusunan laporan.

Mewujudkan Kota Global di Indonesia: Pembelajaran Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Global Dunia

Oswar Mungkasa — 2024-11-29

Kepindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara memunculkan isu peran Jakarta pasca kepindahan ibukota negara. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyatakan Provinsi DKJ sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Sebagai Pusat Perekonomian Nasional, DKJ telah mengemban fungsi ini sejak lama. Namun mengemuka pertanyaan terkait makna Kota Global. Makalah ini berfokus menjelaskan prinsip dasar kota global berikut praktik baik dan pembelajaran kota global dunia, yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pengembangan kota global di Indonesia. Diuraikan beberapa contoh kota global dunia, yaitu London, New York, Tokyo, dan Paris. Dikemukakan pula transformasi tata kelola pemerintahan yang dibutuhkan agar kota global di Indonesia pada saatnya nanti dapat terwujud.