Bappenas Working Papers

Apakah Morowali Dapat Menjadi “Shenzhen Indonesia”?

2026-03-17T02:32:01+00:00

Transformasi kawasan industri sering menjadi titik balik dalam sejarah pembangunan suatu negara. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kisah kebangkitan Shenzhen dari desa nelayan menjadi pusat teknologi global merupakan contoh paling dramatis dari keberhasilan industrialisasi berbasis kawasan. Dalam waktu kurang dari empat dekade, Shenzhen berkembang dari wilayah perifer menjadi pusat manufaktur dan inovasi teknologi dunia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah dapatkah pengalaman Shenzhen direplikasi di negara berkembang lain? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat perkembangan pesat Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali. Kawasan industri ini telah menjadi simbol keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, khususnya dalam pengolahan nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Namun, apakah Morowali berpotensi menjadi “Shenzhen Indonesia”? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat dari perspektif ekonomi politik pembangunan dan transformasi struktural.

Hilirisasi Pertambangan dan Masa Depan Industrialisasi Indonesia: Pembelajaran Historis dan Rekomendasi Strategis

2026-03-17T02:32:05+00:00

Makalah ini menganalisis hilirisasi pertambangan dalam konteks sejarah panjang industrialisasi Indonesia serta menilai implikasinya bagi masa depan transformasi struktural nasional. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan analisis historis-institusional, makalah ini menelusuri evolusi kebijakan industri dan pertambangan sejak era industrialisasi berbasis substitusi impor, liberalisasi pascakrisis 1998, hingga kebijakan hilirisasi mineral pada dekade terakhir. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah telah berkontribusi pada gejala deindustrialisasi dini dan keterbatasan peningkatan kompleksitas ekonomi. Kebijakan hilirisasi pasca-2014 merepresentasikan upaya korektif untuk memperkuat nilai tambah domestik, meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global, serta membangun basis industri berbasis sumber daya. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada penguatan linkages industri, peningkatan kapasitas teknologi nasional, konsistensi regulasi, serta integrasi dengan agenda transisi energi rendah karbon. Tanpa penguatan dimensi tersebut, hilirisasi berisiko terjebak pada ekspansi kapasitas pengolahan yang terbatas pada produk antara. Artikel ini berargumen bahwa hilirisasi hanya akan menjadi strategi transformasi struktural yang berkelanjutan apabila didukung oleh kebijakan industri yang terkoordinasi, pembangunan institusi yang kredibel, serta strategi peningkatan kompleksitas manufaktur jangka panjang. Berdasarkan pembelajaran historis, makalah ini menawarkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperdalam industrialisasi Indonesia pada fase berikutnya.

Evolusi Industri Nikel Global dan Indonesia: Tinjauan Historis dan Pelajaran Kebijakan

2026-03-17T02:31:34+00:00

Makalah ini menganalisis transformasi struktural industri nikel global serta evolusi peran Indonesia di tengah percepatan transisi energi dan pertumbuhan pesat kendaraan listrik (electric vehicles/EVs). Industri nikel pada awalnya didominasi oleh produksi berbasis bijih sulfida dan permintaan baja tahan karat di bawah kepemimpinan korporasi Barat. Namun, sejak awal abad ke-21, industri ini mengalami perubahan fundamental yang dipicu oleh pergeseran menuju pemanfaatan bijih laterit, inovasi teknologi seperti Rotary Kiln–Electric Furnace (RKEF) dan High-Pressure Acid Leaching (HPAL), serta lonjakan permintaan industri dari Tiongkok. Dalam konteks tersebut, nikel berkembang menjadi mineral kritis yang memegang peran sentral dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan keamanan energi global.

Makalah ini berargumen bahwa kemunculan Nickel Pig Iron (NPI) di Tiongkok, yang dikombinasikan dengan integrasi vertikal dalam manufaktur baterai serta investasi berskala besar di Indonesia, telah membentuk suatu poros baru Indonesia–Tiongkok yang secara efektif menstrukturkan pasokan nikel global. Melalui kebijakan hilirisasi industri dan penerapan larangan ekspor bijih nikel sejak 2014 yang sepenuhnya diberlakukan pada 2020, Indonesia telah bertransformasi dari eksportir bijih mentah menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di dunia.

Meskipun mengalami peningkatan pesat, berbagai tantangan struktural masih tampak, antara lain pada ketergantungan teknologi, sistem produksi yang intensif karbon, tekanan lingkungan dan sosial, keterbatasan nilai tambah domestik di luar tahap pemurnian, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dalam pasar mineral kritis. Dengan menggunakan kerangka ekonomi politik sumber daya yang bersifat historis-struktural, makalah ini berpendapat bahwa posisi jangka panjang Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan melakukan peningkatan teknologi, integrasi yang lebih dalam dalam rantai nilai, serta navigasi strategis terhadap geopolitik mineral kritis.

Dapatkah Hilirisasi Mineral Mendorong Transformasi Ekonomi Daerah? Bukti dari Indonesia Morowali Industrial Park

2026-03-17T02:31:36+00:00

Kebijakan hilirisasi mineral dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat basis industrialisasi nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sehingga aktivitas ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Meskipun demikian, sejauh mana kebijakan hilirisasi mampu mendorong transformasi ekonomi di tingkat daerah masih menjadi pertanyaan penting dalam literatur pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah yang sebelumnya bergantung pada sektor pertambangan.
Artikel ini menganalisis peran pengembangan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam mendorong transformasi ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, serta multiplier effect terhadap perekonomian wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan analisis campuran yang menggabungkan analisis deskriptif terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis laju pertumbuhan ekonomi daerah, model regresi ekonometrik sederhana untuk menguji hubungan antara output industri dan penyerapan tenaga kerja, serta interpretasi multiplier effect berbasis kerangka input–output. Data yang digunakan terutama berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai laporan terkait perkembangan industri di kawasan IMIP selama periode 2014–2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan nikel di kawasan IMIP telah mendorong perubahan struktur ekonomi Kabupaten Morowali secara signifikan dari ekonomi berbasis pertambangan menuju ekonomi industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Morowali secara konsisten berada jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi, sementara kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah meningkat secara signifikan hingga mencapai hampir setengah dari total PDRB provinsi pada periode terbaru. Analisis ekonometrik menunjukkan bahwa peningkatan output industri memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sedangkan analisis multiplier effect menunjukkan bahwa ekspansi industri pengolahan menciptakan keterkaitan ekonomi yang luas dengan sektor-sektor lain seperti konstruksi, transportasi, perdagangan, dan jasa.
Temuan ini menunjukkan bahwa hilirisasi mineral berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong industrialisasi dan transformasi ekonomi regional apabila didukung oleh investasi industri, pembangunan infrastruktur, serta penguatan keterkaitan industri domestik.

Ekonomi Politik Hilirisasi Nikel dan Transformasi Morowali sebagai Episentrum Industrialisasi Baru Indonesia

2026-03-17T03:19:55+00:00

Perkembangan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam satu dekade terakhir telah menjadi salah satu fenomena industrialisasi paling signifikan di Indonesia. Kawasan industri berbasis pengolahan nikel ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi mineral strategis, tetapi juga memicu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi regional. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Morowali setelah berkembangnya industri pengolahan nikel melalui IMIP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data produk domestik regional bruto (PDRB) dan statistik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan melalui beberapa metode, yaitu analisis deskriptif ekonomi regional, analisis before–after untuk mengidentifikasi perubahan struktural setelah berkembangnya kawasan industri, serta analisis elastisitas kesempatan kerja dan multiplier ketenagakerjaan untuk menilai dampak industrialisasi terhadap pasar tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan IMIP telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Kabupaten Morowali. Struktur ekonomi daerah mengalami perubahan signifikan dari dominasi sektor ekstraktif menuju sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat secara tajam, sementara pendapatan per kapita mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat yang sama, dinamika pasar tenaga kerja juga mengalami transformasi, ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja, relatif rendahnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya proporsi pekerjaan formal dan pekerjaan penuh waktu.

Analisis elastisitas ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Morowali memiliki hubungan positif dengan penciptaan kesempatan kerja, meskipun tingkat elastisitasnya relatif moderat karena karakteristik industri pengolahan yang memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, aktivitas industri juga menghasilkan multiplier effect yang signifikan melalui perkembangan sektor-sektor pendukung seperti perdagangan, transportasi, konstruksi, dan jasa.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mineral dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi regional di negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Namun keberlanjutan transformasi tersebut memerlukan penguatan sumber daya manusia, pengembangan keterkaitan industri lokal, serta strategi diversifikasi ekonomi untuk memastikan bahwa manfaat industrialisasi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Meningkatkan Iklim Investasi Melalui Pengembangan Hilirisasi Industri Bauksit di Kawasan Industri Kalimantan Utara

2026-03-17T02:31:59+00:00

Hilirisasi industri akan terus berlanjut, Indonesia akan menjadi Negara Pendapatan tinggi tahun 2035, dan kelas pendapatan menengah meningkat pada tahun 2045, dengan menjalankan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan upaya tranformasi ekonomi.

Pentingnya mendorong Indonesia berinvestasi pada ketahanan energi dalam perubahan iklim. Investasi yang harus dilakukan dalam ketahanan perubahan iklim diantaranya self-protection dengan masyarakat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Bauksit adalah bahan baku untuk membuat aluminium. Indonesia memiliki cadangan 3,2 miliar ton bijih bauksit, yang akan habis dalam 83 tahun hingga tahun 2103. Total sumber daya dan cadangan alumina berjumlah sebesar 1,8 miliar ton dan 0,9 miliar ton.

Meskipun rantai proses peningkatan nilai tambah bijih bauksit dinilai telah lengkap, akan tetapi pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih belum dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah impor SGA dan aluminium murni untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya menyiapkan kebijakan meningkatkan iklim investasi melalui pengembangan hilirisasi industri bauksit di Kawasan Industri Kalimantan Utara.

Kebangkitan Kembali LNG Badak Serta Peran Strategis Gas Bumi Kalimantan Timur bagi Indonesia dan Ibu Kota Nusantara

2026-03-17T02:31:41+00:00

Industri gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan posisi strategis Indonesia dalam pasar energi Asia sejak dekade 1970-an. Salah satu infrastruktur utama dalam industri tersebut adalah kilang LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur, yang selama beberapa dekade menjadi salah satu fasilitas LNG terbesar di dunia serta pemasok utama LNG bagi pasar Asia Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir tingkat utilisasi kilang LNG Badak mengalami penurunan akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan konvensional yang selama ini menjadi sumber pasokannya. Di sisi lain, perkembangan terbaru di sektor hulu gas, khususnya penemuan dan pengembangan lapangan gas laut dalam di Kalimantan Timur, membuka peluang baru bagi revitalisasi peran fasilitas ini.

Makalah ini menganalisis kembali peran strategis LNG Badak dalam lanskap industri gas Indonesia yang sedang mengalami transformasi, dengan mempertimbangkan dinamika pengembangan gas laut dalam, transisi energi global, serta meningkatnya kebutuhan energi regional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan penelitian lapangan, termasuk diskusi dengan pemangku kepentingan di sektor gas nasional.

Makalah ini berargumen bahwa LNG Badak dapat direposisi tidak hanya sebagai fasilitas ekspor tradisional, tetapi sebagai simpul pengelolaan gas (energy hub) yang memungkinkan fleksibilitas antara ekspor LNG dan pemanfaatan domestik. Optimalisasi infrastruktur LNG yang telah ada berpotensi memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan wilayah Kalimantan Timur, serta transisi energi Indonesia secara bertahap.

Optimalisasi Riset Sains Dasar untuk Peningkatan Inovasi dan Produktivitas

2026-03-17T02:31:51+00:00

Riset sains dasar memerankan peran strategis dalam mendukung inovasi dan peningkatan produktivitas nasional menuju transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Studi ini mengidentifikasi arah kebijakan dan strategi penguatan riset sains dasar di Indonesia dengan mengadopsi pendekatan systematic literature review (SLR) terhadap sejumlah publikasi ilmiah dan laporan kebijakan dari tahun 2004 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi riset sains dasar di Indonesia masih terbatas akibat rendahnya anggaran penelitian, jumlah peneliti yang minim, serta lemahnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Hal ini ditandai dengan pengeluaran R&D Indonesia yang masih rendah (0,28% dari PDB) dan jumlah peneliti per satu juta penduduk (395) yang berdampak pada skor Global Innovation Index yang rendah (29,3) pada tahun 2020. Indonesia dapat melakukan benchmarking terhadap negara lain seperti China, Prancis, dan Paraguay yang berhasil mengoptimalkan riset sains dasar melalui peningkatan pendanaan, skema insentif yang adaptif, serta penguatan ekosistem riset kolaboratif. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan lima arah kebijakan utama: peningkatan alokasi anggaran, skema insentif bagi sektor swasta dan akademik, penguatan SDM riset sains dasar, pengembangan kolaborasi lintas sektor, dan reformasi kelembagaan riset. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kebijakan dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui sains dasar yang kuat dan produktif.

Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir

2026-03-17T02:31:46+00:00

Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban menderita dan mengungsi terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Kompleksitas penanggulangan banjir menuntut adanya integrasi kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, khususnya melalui penguatan pengaturan kelembagaan dan kemitraan lintas aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) pada penanggulangan bencana banjir. Pendekatan penelitian menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang ditelusuri melalui database online Scopus dan Google Scholar yang dapat mengakses berbagai jurnal internasional maupun nasional, seperti ProQuest, ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, Academia.edu dan lain-lain. Analisis dilakukan menggunakan Teori Jaringan Kebijakan untuk memahami ketergantungan atas sumber daya, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar aktor pemerintahan, lembaga non-pemerintah, relawan sosial, dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melalui mekanisme kebijakan perlindungan sosial adaptif. Temuan awal menunjukkan bahwa implementasi PSA telah melibatkan kolaborasi multipihak yang berjalan melalui struktur komando BPBD, namun koordinasi lintas sektor masih memerlukan penguatan terutama dalam menjalankan tiga fase kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana). Selain itu, peran kelembagaan dan kemitraan dalam penyampaian bantuan dan peningkatan kapasitas masyarakat terbukti penting untuk memperkuat resiliensi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk optimalisasi tata kelola PSA serta pengembangan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dampak Sosial Dan Lingkungan Proyek Strategis Nasional Di Indonesia: Pendekatan Strategic Environmental And Social Assessment (Sesa)

2026-03-17T02:31:26+00:00

PSN memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain membawa risiko sosial dan ekologis yang perlu dikelola dengan baik. Kesinambungan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan menjadi kebutuhan utama agar PSN dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menilai dampak sosial dan lingkungan dari suatu kebijakan, program, atau proyek strategis, dengan tujuan memastikan keberlanjutan, inklusivitas serta tata kelola (governance) yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) untuk menilai dampak dan risiko sosial-ekologis dari kebijakan dan program strategis, terutama dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasil konsolidasi menunjukkan bahwa PSN Batang memperoleh skor neto tertinggi sebesar +4, sehingga masuk dalam kategori Peluang Penguatan Strategis. PSN Konawe memperoleh skor neto +3 dan juga dikategorikan sebagai Peluang Penguatan Strategis. Sebaliknya, PSN Merauke memperoleh skor neto terendah sebesar -8 dan masuk dalam kategori Prioritas Penanganan Mendesak. Oleh karena itu, bentuk hilirisasi, basis ruang yang digunakan, dan kualitas tata kelola kebijakan merupakan faktor penentu utama arah, skala, dan intensitas dampak sosial-ekologis PSN. Tata kelola PSN perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian target investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Analisis Perlambatan Produksi Minyak Bumi di Indonesia

2026-03-17T02:31:53+00:00

Perumusan dan perubahan yang diterapkan pada kebijakan-kebijakan oleh pemerintah kepada industri minyak bumi di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan produksi minyak bumi agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indikator dalam kebijakan industri minyak bumi terhadap produksi minyak bumi di Indonesia. Objek penelitian ini adalah industri minyak bumi di Indonesia dengan sampel tahunan dari tahun 1990 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kontraktor, investasi sektor pertambangan, bagi hasil migas bagian negara dan cadangan minyak bumi secara simultan berpengaruh terhadap produksi minyak bumi di Indonesia. Secara parsial, pajak kontraktor berpengaruh signifikan dan negatif terhadap produksi minyak bumi. Di sisi lain, cadangan minyak bumi berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi minyak bumi. Selain itu, investasi sektor pertambangan dan bagi hasil migas bagian negara berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi minyak bumi di Indonesia.

Identifikasi Potensi Dampak Berkelanjutan Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara: Persepsi Masyarakat Terdampak

2026-03-17T02:31:55+00:00

Pembangunan Bandara Bali Utara, yang merupakan bagian dari intervensi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024–2029, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Namun, pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur ini akan menimbulkan tantangan keberlanjutan yang signifikan, terutama bagi masyarakat terdampak di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method), yang mengombinasikan analisis spasial kuantitatif dengan survei dan wawancara kualitatif, untuk menilai potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan bandara berdasarkan perspektif masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa 277 bidang tanah hasil redistribusi, yang sebagian besar berupa lahan pertanian (96,75%), terdampak secara langsung, sehingga mengancam keberlanjutan mata pencaharian dan penggunaan lahan. Persepsi masyarakat, yang diukur menggunakan Skala Guttman, menunjukkan kesadaran tinggi terhadap dampak positif, seperti peluang ekonomi, dan diversifikasi pekerjaan, maupun dampak negatif, seperti degradasi lingkungan dan disrupsi sosial. Meskipun responden menyatakan optimisme terhadap manfaat ekonomi, kekhawatiran mengenai kompensasi yang tidak memadai, spekulasi lahan, dan pencemaran lingkungan menekankan perlunya kebijakan pengadaan tanah yang inklusif dan transparan. Studi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, kompensasi yang adil, dan upaya mitigasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diajukan meliputi program pelatihan keterampilan untuk transisi mata pencaharian, kerangka kompensasi yang berkeadilan, serta penguatan keterlibatan publik dalam proses perencanaan.

Implementasi Biodiversity Credit untuk Integrasi Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 15: Ekosistem Daratan di Indonesia

2026-03-17T02:31:49+00:00

Penelitian ini menganalisis peluang implementasi biodiversity credit sebagai instrumen inovatif untuk mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 15: Ekosistem Daratan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis system thinking untuk mengevaluasi status pencapaian TPB 15, mengidentifikasi interkoneksi antar target, dan menganalisis potensi biodiversity credit sebagai leverage point dalam sistem. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian yang bervariasi pada 14 indikator pada TPB 15. Analisis system thinking mengidentifikasi empat klaster indikator yang saling terkait: kebijakan, tata kelola, ekosistem, dan ancaman, dengan tutupan hutan sebagai hub sentral yang mempengaruhi seluruh sistem. Biodiversity credit dapat mengaktifkan feedback loop positif melalui penciptaan insentif ekonomi untuk konservasi, serta menghubungkan nilai ekologi dengan nilai ekonomi. Implementasi biodiversity credit berpotensi mentransformasi paradigma konservasi dari kepatuhan terhadap regulasi menjadi aktifitas berorientasi profit, menciptakan model pembiayaan berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Pengaruh Keberadaan Jalan Tol Pandaan-Malang Terhadap Pergeseran struktur ekonomi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan

2026-03-17T02:31:43+00:00

Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang nilai PDRB kedua di Indonesia, hal ini di dukung dengan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta distribusi barang dan jasa. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang yang menghubungkan Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang menimbulkan pergeseran struktur ekonomi khususnya pada ketiga daerah tersebut. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode Location Quotient (LQ), analisis Shift Share, dan Tipologi Klassen untuk meneliti perubahan struktur ekonomi sebelum (2014-2018) dan setelah (2019-2023) pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Jalan Tol Pandaan – Malang memberikan dampak positif dan negatif ditandai dengan pergeseran sektor unggulan seperti menurunnya sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Malang, berkembangnya sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan akibat tumbuhnya kawasan industri dan Kota Malang yang cenderung stabil dengan di dominasi oleh sektor jasa. Namun pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang dapat meningkatkan risiko alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu kebijakan tata ruang yang ketat dan pengendalian pembangunan di daerah resapan dan kawasan lindung.