Bappenas Working Papers

Catatan Redaksi

2024-08-14T06:12:01+00:00

Strategi Bertahan UMKM dalam Menghadapi Krisis Ekonomi (Studi Kasus pada Coffee shop di Kota dan Kabupaten Bekasi)

2024-09-29T13:37:33+00:00

Naskah ini membahas strategi bersaing dan strategi bertahan pada UMKM di Kota dan Kabupaten Bekasi yang bergerak pada bidang cafe dan resto setelah menghadapi krisis ekonomi akibat covid 19. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi resiliensi UMKM dan competitiveness mempengaruhi pengembangan bisnis secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha yang bergerak pada bidang food and beverage setelah menghadapi krisis ekonomi akibat covid 19, dimana hal tersebut dapat dilihat dari respon para pemilik UMKM/Coffeeshop untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, baik dalam bentuk mengganti fokus bisnis yang dijalani, sampai dengan memanfaatkan situasi krisis menjadi hal yang lebih positif, yang dapat bermanfaat tidak hanya bagi keuntungan dari para pemilik UMKM/Coffeeshop, namun juga bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan.

Analisis Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2024-09-04T00:21:31+00:00

Studi ini ditujukan untuk mengetahui capaian pembangunan kehutanan dengan langkah rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi NTB berbasis road map RHL NTB 2016-2026. Di sisi lain, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi langkah RHL yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah. Dari studi ini diharapkan dapat memberikan: tersusunnya langkah-langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi NTB; tercapainya perencanaan peningkatan kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari; tercapainya pembangunan yang selaras dengan core business kehutanan; dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Metode yang digunakan adalah diskusi terfokus; pengambilan data primer dan analisisnya dengan teknis analisis leverage dan ; wawancara; studi literatur; dan observasi lapangan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan berbasih hutan, dari hasil studi ini adalah: penyusunan langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan; peningkatan kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari; pembangunan yang selaras dengan core business kehutanan; dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Langkah-Langkah Strategi dalam Penanganan Ketertiban Umum pada Kota Depok

2024-09-04T00:22:46+00:00

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah strategi dalam penanganan ketertiban umum serta tantangan yang dihadapi pengambil kebijakan di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode skoring yang dimaksudkan untuk memperoleh skor tertinggi yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh berupa tantangan-tantangan menonjol yang dihadapi para pemangku kepentingan serta diperolehnya rekomendasi alternatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Strategi Kebijakan Peningkatan Program Arahan Baseline Pada Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2024-09-04T00:22:01+00:00

Hasil Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 menyebutkan target kerja unit organisasi meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan indikator sasaran kegiatan yaitu tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih rendah yaitu 71,59% masih dibawah nilai arahan menteri pupr yaitu 75%. BPIW bertugas menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan wilayah. Masalah saat ini adalah rendahnya nilai capaian kesesuaian perencanaan dan pemrograman. Tantangan kedepan dalam periode ini adalah mampu meningkatkan jumlah arahan program yang menjadi baseline. Arahan program yang menjadi baseline adalah arahan program yang dibahas dalam rakorbangwil serta disetujui akan dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur PUPR. Menyelesaikan masalah dan tantangan tersebut perlu segera dirumuskan strategi dan kebijakan melalui pengkajian hasil analisis keadaan aktual yang terjadi seiring proses pelaksanaan penerapan perencanaan infrastruktur pupr dengan pendekatan wilayah, perumusan masalah digunakan Fishbone Diagram untuk melihat akar masalah, serta dilakukan analisis untuk menyusun strategi dan kebijakan penyelesaian masalah. Langkah tepat penyelesaian dapat meningkatkan tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu meningkatkan jumlah arahan program yang menjadi baseline. Hasil analisis akar masalah yang dilakukan, diperoleh rumusan kebijakan dan strategi yang mempunyai prioritas tinggi dan menengah yang perlu dilakukan. Prioritas tinggi yaitu (1) Pembaharuan pedoman teknis penyusunan rencana pengembangan wilayah dalam bentuk Surat Edaran (SE) terkait Kebijakan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses penyusunan RPIW. (3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pereview RPIW. Sementara langkah strategi kebijakan prioritas menengah mencakup : (1) Peningkatan pemahaman bisniss process unit organisasi penyusun RPIW. (2) Kesepakatan dan komitmen bersama untuk penambahan tahapan proses konfirmasi antara BPIW dengan unit Organisasi pelaksana infrastruktur PUPR.

Analisis Sektor Unggulan dan Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Kota Sabang

2024-09-04T00:21:46+00:00

Pengembangan wilayah di Kota Sabang sangat memengaruhi ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi di tingkat regional mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier, dengan sektor dominan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk nasional atau regional. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah area yang memiliki infrastruktur dan fasilitas yang menarik berbagai jenis usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor unggulan dan non-unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan tingkat pertumbuhan relatif cepat serta daya saing yang kuat, serta untuk mengkaji tingkat pembangunan wilayah dan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristiknya. Analisis yang digunakan mencakup Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis(SSA), Skalogram, dan K-Means Clustering. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh sektor basis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan sektor sekunder dan tersier lebih dominan dan memiliki keunggulan komparatif, sementara sektor primer lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal. Diketahui bahwa sektor Pendidikan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh lebih lambat dan tidak kompetitif. Analisis infrastruktur menunjukkan bahwa Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, dan Iboih adalah wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi, infrastruktur yang memadai, dan berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, serta pariwisata. Tipologi wilayah Kota Sabang terbagi menjadi tiga klaster, di mana karakteristik wilayah menunjukkan kemiripan wilayah dengan aktivitas ekonomi (Cluster 1), administratif (Cluster 2) dan pariwisata (Cluster 3).

Potential for utilizing Socioeconomic Registration Data to improve targeting of Ministry of Manpower’s Training and Business Assistance Program

2024-09-04T00:22:16+00:00

This policy paper explores the potential for utilizing Registrasi Sosial Ekonom (Regsosek - Socioeconomic Data Registration) to improve the targeting of training and business assistance programs managed by Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker – Ministry of Manpower) in Indonesia. Indonesia’s National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025) aims to create a developed, self-reliant, just, and democratic society. The paper identifies key issues in the implementation of Kemnaker's programs, including Tenaga Kerja Mandiri (TKM - Self-Employed Workers Program) and Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK - Competency Based Training). These issues include inaccurate targeting, lack of inclusivity, and disparities in the geographical distribution of beneficiaries. Data from Regsosek reveals critical gaps in program participation, business ownership, and inclusivity, particularly for marginalized groups such as people with disabilities and women. Moreover, there are significant disparities in program access, with a higher concentration of benefits accruing to wealthier individuals, indicating the need for more effective targeting mechanisms.By leveraging the comprehensive socioeconomic data provided by Regsosek, Kemnaker can develop targeted solutions that more effectively address the unique needs of different demographic groups, ensure equitable resource allocation, and ultimately improve the overall impact of its training and business assistance programs. The paper underlines the importance of data-driven policies in achieving sustainable economic growth and social equity. It points to the critical role of accurate data in informed decision-making, efficient resource allocation, and continuous program improvement. The integration of Regsosek data is presented as a core strategy for enhancing the precision and effectiveness of government interventions aimed at fostering economic independence and improving the livelihoods of Indonesia’s diverse population. By addressing these challenges and implementing the recommended strategies, Indonesia can move closer to its vision of a prosperous, equitable, and inclusive society.

Implementasi Kebijakan Menangani PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta

2024-09-04T00:22:31+00:00

Kota Tua Jakarta merupakan sebuah miniatur tentang perjalanan panjang kota Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan di Indonesia. Setiap sudut Kota Tua Jakarta menggambarkan bagaimana sentuhan budaya dari negara berbeda yang dibawa oleh para pedagang pada setiap era Pemerintahan pada setiap arsitektur pada gedung dan jalanan. Peninggalan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Kota Tua Jakarta untuk bisa menyelami suasana pada masa Hindia Belanda. Seiring menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, tentu menjadi magnet bagi orang untuk bisa melakukan kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Salah satu kegiatan perekonomian sektor informal yang dilakukan dikenal dengan pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL pada kawasan Kota Tua perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi Kota Tua sebagai destinasi wisata untuk tetap kondusif dan nyaman bagi para pengunjung. Setelah rencana kegiatan revitalisasi Kota Tua yang dilakukan dari tahun 2014, keberadaan PKL masih menjadi masalah serius yang masih ditangani. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penulisan ini dimaksudkan agar upaya yang telah dilakukan dapat terus dievaluasi untuk menciptakan kawasan Kota Tua yang nyaman bagi para pengunjung dan pelaku usaha di dalamnya. Melalui pendekatan metode kualitatif, permasalahan yang ada dapat lebih mudah dideskriptifkan dan memberikan rekomendasi kebijakan yaitu: 1) Pelatihan kepada PKL; 2) Penyesuaian lokasi binaan; dan 3) Penegakan aturan secara tegas untuk mengisi lokasi binaan yang disediakan.