Bappenas Working Papers

Pengantar Redaksi

2023-11-30T19:52:41+00:00

Pengukuran Kemampuan Kabupaten/Kota untuk Pencapaian Target Indikator Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2024-04-27T12:54:11+00:00

Makalah ini mengeksplorasi pengukuran kemampuan Kabupaten/Kota dalam mencapai target indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama penelitian adalah pada empat indikator makro, yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam konteks implementasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota, terutama dalam periode evaluasi tahun 2019-2021. Faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pusat, dan peristiwa luar biasa seperti pandemi Covid-19, memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika pencapaian target. Upaya perbaikan dan adaptasi kebijakan di tengah kendala-kendala ini juga menjadi sorotan penelitian. Melalui analisis gap antara target awal dan target yang diperbarui, artikel ini mengidentifikasi sejauh mana Kabupaten/Kota optimis atau pesimis dalam pencapaian indikator makro. Hasil pengukuran kemampuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk penyusunan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, mendukung visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengukuran menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) quickwin: Kawasan Industri (KI) Brebes, KI Terpadu Batang, KI Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur, serta beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dominan yang diharapkan Kabupaten/Kota tempat lokasi akan memperbaiki indikator makro. Dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang optimis, 6 (enam) Kabupaten/Kota yang pesimis, dan 6 (enam) Kabupaten/Kota yang seimbang. Dari 6 Kabupaten yang pesimis yaitu Kabupaten Brebes, Kudus, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, dan Wonosobo, hanya Kabupaten Brebes dan Magelang yang akan mendapat dukungan pusat sepenuhnya untuk mewujudkan peran quickwin, untuk mengangkat PE sebesar 7 % Jawa Tengah.

Pengaruh Pembangunan Ekonomi-Sosial dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

2024-04-27T12:53:56+00:00

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang sosial dan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai. Hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas lingkungan provinsi di Indonesia dibahas dengan metode estimasi Generalized Method of Moments (GMM) berkaitan dengan hubungan variabel penelitian dengan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa Environmental Kuznet Curve (EKC) terjadi dalam model kualitas lingkungan hidup dan kualitas udara. Pembangunan manusia, kemiskinan, belanja fungsi lingkungan dan industri manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan. Persentase PAD, transfer fiskal dan urbanisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Pemerintah perlu menerapkan PDRB Hijau, menyiapkan perangkat kebijakan pelayanan terbaik, meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, menerapkan sistem transfer fiskal berbasis ekologi, meningkatkan kualitas belanja fungsi lingkungan dan mempertahankan kebijakan bauran energi nasional.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Pendapatan Pekerja Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

2024-04-27T12:53:42+00:00

Pekerja sektor informal merupakan bagian dari pelaku usaha mikro yang menyerap angkatan kerja terbesar sebanyak 97 persen. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat terasa bagi perekonomian, jumlah pekerja informal bertambah 5 persen menjadi 60,88 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menduduki titik tertinggi selama 10 tahun ke belakang yaitu mencapai 7,07 persen, semua ini merupakan efek domino dari Covid-19. Sebagian pelaku usaha atau pekerja informal menggunakan internet untuk melakukan promosi agar dapat bertahan atau meningkatkan pendapatan dalam kondisi krisis. Pada era digitalisasi ini penetrasi teknologi internet sudah banyak menjangkau berbagai daerah, pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total penduduk, sehingga mendorong kewajiban pemerintah untuk memberikan pemahaman masyarakatnya untuk dapat mengadopsi teknologi internet agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kecil. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh penggunaan internet terhadap kenaikan pendapatan pekerja sektor informal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan pooled cross section yang bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020-2021 yang dilakukan oleh BPS. Metode pengolahan data menggunakan Heckman Selection Model untuk mengetahui seberapa besar pengaruh internet terhadap pendapatan pekerja informal dan menggunakan Blinder-Oaxaca Decomposition untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan pekerja informal tersebut. Hasil yang didapatkan penggunaan internet mempengaruhi pendapatan pekerja informal secara signifikan. Ketimpangan pendapatan antar gender tidak terlalu signifikan hanya sebesar 0,4 persen poin lebih besar laki-laki dibandingkan perempuan.

Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan Jawa Barat

2024-04-27T12:53:28+00:00

Kolaborasi pembangunan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dengan melibatkan institusi wakaf telah lama digagas oleh berbagai pihak. Namun demikian implementasi gagasan ini masih terbatas dan perlu didorong dengan inovasi. Wakaf untuk lahan pertanian abadi sangat relevan untuk pertanian di perkotaan mengingat perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, sedangkan pelestarian lahan pangan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi termasuk di wilayah Kota. Makalah ini bertujuan: 1) mengelaborasi peranan Wakaf dalam pembangunan daerah, 2) menganalisis rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam dokumen rencana tata ruang di sembilan kota di Jawa Barat, dan 3) merumuskan tahapan teknis gerakan wakaf untuk lahan pertanian abadi di perkotaan. Dengan menggunakan metode Desk Study, makalah ini menganalisis data primer dari birokrat di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perencanaan, dan penataan ruang, serta data sekunder dari laman resmi pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Makalah kualitatif ini menawarkan inovasi gagasan pembangunan kolaboratif dalam bentuk dua skenario peta jalan (roadmap). Peta jalan ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah kota di Jawa Barat dalam melestarikan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Populasi Menua dan Urgensi Reformasi Sistem Pensiun

2024-04-27T12:53:14+00:00

Kondisi populasi menua (aging population) Indonesia akan berimplikasi pada kebutuhan pendapatan hari tua yang semakin besar dimasa datang. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaminan pensiun yang mencukupi melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan menghindarkan lansia dari kemiskinan. Ketersediaan dalam hal ini meliputi cakupan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia dan manfaat hari tua yang layak. Tulisan ini menyampaikan argumen urgensi reformasi sistem pensiun berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data kuantitatif data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun terhadap kondisi dan kepesertaan pekerja sektor informal, lansia, disabilitas, perempuan, dan kelompok miskin pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Simulasi perhitungan manfaat juga dilakukan untuk mengetahui kecukupan manfaat JP terhadap rekomendasi konvensi ILO 102. Hasilnya ditemukan bahwa kedua program tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan jaminan pensiun saat ini dan populasi menua yang akan datang. Untuk itu direkomendasikan reformasi struktural dan parametrik terhadap jaminan pensiun meliputi perluasan program secara inklusif kepada i) pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja di sektor informal, dan ii) kelompok miskin, tidak mampu dan rentan. Sedangkan perbaikan parameter ditujukan bagi perbaikan manfaat dan ketahanan program JP melalui kenaikan nilai iuran, peningkatan nilai akrual, dan peningkatan usia pensiun.

Age of First Marriage with Education and Working Status of Women at East Nusa Tenggara, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan Provinces

2024-04-27T12:52:59+00:00

Age at First Marriage is an important factor in family life because giving birth at a young age will affect the conditions of the child's birth and the risk of giving birth to the mother. Age at First Marriage is one of the targets and an indicator of the achievement of the national BKKBN program. The purpose of this analysis is to see the relationship between the characteristics (especially socio-economic) of women of childbearing age (WUS) aged 15–49 years and the age at first marriage in regions where the total fertility rate is still relatively high, including the provinces of NTT, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan, which is related to the achievement of the Main Performance Indicator target, namely the median age at first marriage. This research is a secondary data analysis of the 2022 Family Data Collection data. Univariate analysis is to see a picture of the socio-economic variables that have been determined; bivariate analysis is carried out to see the relationship between socio-economic factors (education and employment status) and age at first marriage. The results of the analysis show that there is a relationship between the age of first marriage and the level of education; the higher the level of education, women of childbearing age tend to marry for the first time at the age of >= 21 years. This happens in the provinces of NTT, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan. Likewise, working status has the same pattern as education level. For women aged 15–49 who are working, the age at first marriage tends to be >= 21 years. Of course, there are other factors that influence the decision not to marry for the first time at a young age, apart from these two variables. At least this description of characteristics could be a wrong consideration when carrying out program interventions in an effort to increase the age at first marriage, especially for women of childbearing age who are still unmarried.

Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah

2024-04-27T12:52:45+00:00

Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasiaan anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.

Transformasi Ekonomi Indonesia: Keluar Dari Middle Income Trap (MIT) Menuju Indonesia Emas 2045

2024-04-27T12:52:31+00:00

Makalah ini melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 serta memberikan visi mengenai pembangunan ekonomi Indonesia periode RPJP 2025-2045. Dalam refleksi ditunjukkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia; PDB per kapita dan kualitas pertumbuhan ekonomi; stabilitas moneter dan keuangan; ketahanan dan keberlanjutan fiskal serta rasio pajak; dan daya saing, peran manufaktur dan produktivitas. Disimpulkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia cukup baik, namun masih menghadapi tantangan untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Dalam bagian Visi 2025-2045: Transformasi ekonomi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah direkomendasikan beberapa strategi, di antaranya mengenai pengembangan inovasi domestik, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perluasan pendidikan di bidang STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics).